Headlines News :

Soal Annas, Dewan Minta LAM Buat Pertemuan

Pekanbaru - Maraknya pemberitaan soal kata-kata Gubernur Riau Annas Maamun terhadap awak media, mendapat tanggapan dari sejumlah anggota DPRD Riau.

Kata-kata informal yang dilontarkan Annas saat wawancara menanggapi pertanyaan wartawan, dinilai telah melewati etika sebagai pejabat publik.

Untuk itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau merencanakan pertemuan khusus dengan Gubernur Riau, Annas Maamun.

Rencana pertemuan itu diungkapkan oleh anggota DPRD Riau Mansyur HS yang juga Humas Protokoler DPW PKS Riau.

"Sebagai salah satu partai pendukung pada pencalonan Gubernur saat Pilkada ulang, PKS Riau juga ingin melakukan pertemuan khusus dengan Pak Gubernur soal itu. Paling tidak kita silaturahmi dan mempertanyakan kronologisnya kepada beliau langsung,"kata Mansyur, Rabu 23/4/2014 di Pekanbaru.

Selain itu, DPW PKS Riau, kata Mansyur HS, belum pernah melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau semenjak Annas Maamun dilantik.

"PKS juga belum melakukan pertemuan sebagai bentuk silaturahim dengan Gubernur sejak beliau dilantik dua bulan lalu. Setidaknya, kita secara khusus belum melakukan pertemuan. Sekaligus mengucapkan selamat atas terpilihnya Annas Maamun menjadi kepala daerah Provinsi Riau,"kata Mansyur.

Menjawab apa yang akan disampaikan PKS Riau nantinya kepada Gubernur Riau soal ucapan informalnya, menurut Mansyur, paling tidak sebatas saran agar Gubernur dapat melakukan istighfar atas kekhilafannya.

"Gubernur perlu banyak-banyak istighfar atas kekhilafannya, mudah-mudahan ini tidak terulang kembali," ucap Mansyur.

Sebagai pejabat publik, kata Mansur, Gubernur Riau mesti dapat mengendalikan diri dan kontrol emosi terhadap pertanyaan kritis yang dilontarkan wartawan.

"Seharusnya beliau jangan mudah terpancing dengan pertanyaan yang dipandang dapat memojokkannya. Sebagai Gubernur, beliau harus selalu menyadari posisinya sebagai pimpinan daerah yang telah dipilih oleh rakyat untuk jadi panutan,"tutur Mansyur.

Anggota Dewan Komisi C DPRD Riau, Zukri Misran juga memberi tanggapan, supaya Gubernur Riau segera meminta maaf kepada masyarakat Riau atas perkataannya tersebut.

"Sebagai putra Melayu, Pak Annas Maamun harus segera meminta maaf atas kekhilafannya. Budaya Melayu telah dikenal memiliki sopan santun tinggi dan penuh etika. Bercarut bukan contoh yang baik bagi masyarakat,"jawab Zukri.

Untuk itu, Zukri meminta Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau melakukan pertemuan bersama dengan pejabat legislatif, eksekutif dan tokoh agama/budaya agar membicarakan persoalan ini.

"Ini penting dilakukan, agar Riau sebagai pusat Melayu tidak tercoreng di mata publik akibat salah persepsi, dengan hanya menilai sikap kepala daerahnya saja nantinya,"tutup Zukri.(Riauhot.com/*18)
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu

Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1 - ....
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Lelang Proyek Dinas PU Didesak Dewan

Pekanbaru - Komisi C DPRD Provinsi Riau mendesak pengerjaan program Dinas PU Riau untuk segera melakukan lelang proyek fisik di Riau.

Hal itu menyusul progres realisasi anggaran Dinas PU Rp.1,7 triliun telah memasuki triwulan III tahun ini. Namun realisasinya masih mandeg pada triwulan I sejak Januari-Maret 2014.

"Ini sudah bulan 4, triwulan pertama belum ada realisasi Dinas PU terhadap progresnya. Kita meminta dalam hering Senin lalu,"kata Ketua Komisi C DPRD Riau Azis Zaenal ke riauhot, Rabu 23/4/2014.

Faktor tersendatnya realisasi program Dinas PU terjadi akibat agenda kebijakan peralihan kepala daerah, diakui Kepala Dinas PU Muhammad.

Menurutnya, selain pengesahan APBD pada Januari silam, juga terjadi perubahan kebijakan SOTK di struktural kedinasan PU.

"Seperti yang diketahui, dengan adanya agenda Pilkada yang menjadi pergantian Gubernur, juga terjadi pergeseran kebijakan atas pergantian itu. Namun kita telah catat rekomendasi komisi C dalam hearing Senin kemarin,"kata Muhammad.

Desakan Ketua Komisi C pada Dinas PU, kata Muhammad, antaranya segera melakukan lelang terhadap proyek yang telah masuk anggaran 2014.

"Komisi C merekomendasikan agar adanya laporan kegiatan Dinas PU yang melakukan program proyeknya. Komisi C minta pekan depan harus ada laporan kegiatan lelang yang dilakukan PU. Kita akan laporkan dalam hearing minggu depan,"tutur Muhammad.

Ketua Komisi C Azis Zaenal menyatakan rekomendasi Komisi C itu wajar untuk melancarkan realisasi anggaran APBD 2014, terutama program prioritas.

"Untuk itu minggu depan Komisi C kembali hearing dengan Dinas PU meminta jadwal program apa yang telah dilelangnya dalam triwulan pertama dan memasuki triwulan kedua tahun ini,"tutup Azis.(Riauhot/*18)
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu

Pleno Rekap Suara KPU Riau Hingga 25 April 2014

Pekanbaru - Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Pemilihan Umum Legislatif 2014, secara resmi telah berlangsung di Pekanbaru.

Agenda pleno itu dijadwalkan sampai 25 April 2014 mendatang. Pada hari ini, Rabu 23/4/2014 merupakan hari pertama dilakukannya penghitungan suara dari 12 KPU daerah kabupaten/kota se Riau.

Ketua KPU Riau Nurhamin kepada media mengatakan, perolehan suara seluruh daerah secara bergilir dibacakan oleh KPU daerah masing-masing.

Pembacaan itu merupakan prosedur KPU dalam penghitungan suara secara real count yang dilakukan berjenjang dari tingkat terendah seluruh TPS di Riau.

"Prosedur KPU seperti ini, membacakan hasil real count atau penghitungan suara yang telah direkapitulasi dari tingkat terbawah, dari TPS sampai tingkat KPU daerah dan KPU Provinsi. Tingkatan ini sangat dapat dijadikan dasar penyelarasan hasil penghitungan suara bagi peserta Pemilu,"kata Nurhamin.

Ratusan peserta telah hadir di acara rekapitulasi suara KPU Riau di hotel Pangeran Pekanbaru tersebut. Satu persatu KPU Daerah membacakan rekap suara yang mereka bawa. Peserta merupakan utusan atau saksi Partai Politik dan saksi Caleg Non Partai, DPD-RI.

"Dari kehadiran utusan peserta, baik dari partai politik dan saksi Caleg DPD, pada hari penghitungan pertama ini, kehadirannya mencapai 90 persen, termasuk juga awak media. Supaya ini dapat disaksikan langsung dan dapat disesuaikan perolehan suaranya oleh semua peserta,"kata Nurhamin.

Hasil rekapitulasi KPU Riau ini nantinya, kata Nurhamin, akan segera dibawa dan dilaporkan ke KPU-RI untuk verifikasi dalam pleno penetapan akhir.

"Setelah pleno, KPU Riau akan melaporkan rekap ini ke KPU Pusat untuk diplenokan lagi,"tutup Nurhamin.(Riauhot/*18)
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu

Penggelembungan Suara Dilaporkan Caleg DPD ke Panwaslu

Pekanbaru - Calon DPD Ilyas Labay melaporkan dugaan penggelembungan suara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari desa/kelurahan di tingkat kecamatan. Laporan itu telah dimasukkannya ke Panwaslu Dumai.

"Data lengkap rekap formulir yang dipegang saksi kita terang-terangan adanya penggelembungan suara di salah satu kelurahan di Dumai,"kata Ilyas.

Indikasi penggelembungan suara itu, kata Ilyas berdasarkan data formulir model D1 dan Lampiran Model D1.

Pada formulir itu diterakan jumlah suara sah 18.590 ditambah jumlah suara tak sah 25 total 18.611.

"Tapi anehnya, total suara yang didapat Caleg DPD berjumlah 22.000 lebih. Darimana datangnya, itu yang kita pertanyakan ke Panwaslu,"ujar Ilyas, Selasa 22/4/2014 di Pekanbaru.

Terpisah, Ketua Bawaslu Riau Edy Syarifuddin saat dikonfirmasi soal laporan tersebut mengaku belum menerima laporan dari Panwaslu Dumai. Menurutnya, prosesnya diutamakan di daerah yang menerima laporan.

"Jika laporannya dimasukkan ke Panwas daerah, maka prosesnya sudah dijalani oleh Panwas daerah. Jadi kita percayakan saja ke Panwasnya di daerah,"tutur Edy.

Untuk sanksi yang dapat diberikan pada pelaku penggelembungan suara, kata Edy, tetap merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemilu Caleg.

"Sanksinya pidana kurungan 2 tahun penjara dan denda 28 juta rupiah. Jika terbukti, Calegnya juga bisa direkomendasikan gugur jadi calon, meskipun ia telah dilantik nantinya,"tutup Edy.(Riauhot/*18)
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu

Tim Pencari Fakta Dibentuk KPU Pekanbaru

Pekanbaru - Pleno rekapitulasi KPU Kota Pekanbaru yang berlangsung hingga jam 3 pagi Selasa malam, telah menerima sejumlah sanggahan dari berbagai Caleg dan Partai Politik. Salahsatunya adalah Partai NasDem yang tidak melakukan tanda tangan terhadap hasil rekap Pleno KPU Pekanbaru tersebut.

"Sebagai hak dari parpol, kami dari NasDem mnyerahkan berkas laporan indikasi penyelewengan di sejumlah TPS. Jadi secara simbolik dan disaksikan oleh Panwas dan semua peserta hadirin, kita serahkan ke KPU Pekanbaru berkas data laporan kita,"kata Ali dari Saksi Partai NasDem dalam Pleno KPU Pekanbaru, Senin malam kemarin.

Menanggapi hal itu, KPU Pekanbaru menyatakan telah menerima sejumlah laporan sebelumnya yang direkomendasikan juga oleh Panwaslu Pekanbaru. Sehingga, rekomendasi itu juga telah ditindaklanjuti segera oleh KPU Pekanbaru dengan membuat Tim Pencari Fakta.

"Atas rekomendasi Panwaslu Pekanbaru, kita bentuk Tim Pencari fakta agar dapat menemukan titik terang terhadap laporan yang masuk. Karena laporan masuk menduga adanya kekeliruan penghitungan hingga tingkat TPS,"kata anggota KPU Pekanbaru, bagian Hukum dan Pengawasan Amiruddin kepada media, Selasa 22/4/2014 di Pekanbaru.

Ketua Panwaslu Pekanbaru Budi Candra yang hadir di Pleno itu juga membenarkan bahwa telah merekomendasikan ke KPU Pekanbaru agar membentuk tim Pencari fakta dimaksud.

"Untuk mengakomodir dan membuktikan laporan dari sejumlah partai dan caleg, maka Panwaslu meminta agar dibentuknya tim pencari fakta oleh KPU. Karena dugaan pelanggarannya juga terkait dengan petugas hingga TPS,"kata Budi.

Menurut Budi, mengapa harus ada tim pencari fakta dari KPU, karena kesalahan yang didugakan itu terkait dengan jumlah suara yang berbeda-beda dari TPS, Kelurahan, Kecamnatan hingga tingkat Pleno KPU Kota.

Untuk itu, kata Budi, Panwaslu berharap tim pencari fakta dapat membuktikan kesalahan atau fakta yang sebenarnya dari sejumlah sanggahan yang dimasukkan partai.

"Itu rekomendasi Panwaslu, kita telah rapatkan laporan yang masuk, rekomendasinya harus membuktikan fakta dan data terkait tuduhan yang dilaporkan,"tutup Budi.(Riauhot/*18)
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu

Rekap Suara se Riau Digelar Besok oleh KPU

Pekanbaru - KPU Riau mengadakan pleno rekapitulasi suara Caleg Pemilu 2014 pada Rabu 23/4/2014, besok. Pleno menyusul laporan rakapitulasi suara dari KPU daerah se Riau yang telah masuk ke KPU Riau mencapai 11 kabupaten/kota.

Tersisa satu kabupaten lagi yang belum memasukkan rekapnya ke KPU Riau yaitu KPU Kabupaten Kampar.

Demikian dikatakan oleh Ketua KPU Riau Nurhamin ke riauhot di Pekanbaru.

Hingga sore, KPU Riau belum menerima rekap suara dari KPU Kampar. Namun, KPU Riau meyakini rekap suara dari Kampar itu akan rampung dan diserahkan ke KPU Riau sampai malam ini.

"Kita adakan pleno besok di hotel Pangeran. Meski dari 12 daerah masih tinggal 1 daerah Kampar belum kita terima rekapnya, tapi pleno tetap berjalan sambil menunggu rekap dari Kampar rampung,"kata Nurhamin.

Menurut Nurhamin, rekap suara KPU Kampar sudah tahap akhir penghitungan dan juga pleno rekapitulasi suara malam ini diyakini akan selesai oleh KPU Kampar.

"Semua undangan telah kita sebar, baik dari saksi parpol, caleg, Bawaslu dan media silahkan datang di Pleno Terbuka KPU Riau besoj,"kata Nurhamin.(Riauhot/*18)
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu

Rp.30 M Untuk Jembatan Siak III Dibantah Dinas PU

Pekanbaru - Dinas PU Provinsi Riau membantah telah melakukan usulan anggaran Rp.30 miliar untuk memperbaiki jembatan Siak III. Hal itu terkait dengan pernyataan Komisi C DPRD Riau dalam hearing bersama Dinas PU Riau.

Menurut Muhammad, selaku Kepala Dinas PU Riau kepada komisi C, usulan tambahan anggaran Rp.30 miliar itu bisa jadi sebatas permintaan dari Kepala Dinas yang lama sebelum ia menjabat saat ini.

"Soal usulan penambahan anggaran 30 miliar untuk perbaikan jembatan Siak III, kita tidak pernah mengusulkan. Sampai saat ini pun tidak ada anggaran kami temukan dalam Dinas PU. Bisa jadi usulannya dari Kadis yang lama yang masih sebatas wacana,"kata Muhammad kepada ketua komisi C Azis Zaenal dan anggotanya Abdul Wahid, Supriati, Koko Iskandar, Musdar Mustafa, Mahdinur dan Zukri dalam hearing, Senin 21/4/2014 di DPRD Riau.

Menanggapi pengakuan Muhammad tersebut, Ketua Komisi C Azis Zaenal mengakui usulan tambahan anggaran 30 miliar untuk perbaikan jembatan Siak III, memang datang dari Kepala Dinas PU sebelumnya yaitu SF Hariyanto.

"Karena itu saya tanyakan kepada Kepala Dinas PU yang baru saat ini, apakah ada anggaran itu sesuai usulan yang diutarakan Hariyanto waktu itu ke Komisi C tahun lalu. Jika tidak ada, tidak masalah, yang penting kegiatannya harus jelas ke depan,"kata Azis.

Walau masih terjadinya sengketa Jembatan Siak III yang dituntut oleh Asosiasi Kontraktor Konstruksi Seluruh Indonesia (AKKSI), kelanjutan pembangunan jembatan itu masih tetap dilanjutkan tanpa menunggu hasil pengadilan.

"Perbaikan Jembatan Siak III masih dilanjutkan oleh kontraktornya. Soal keputusan pengadilan juga masih dalam proses. Saya juga sebgai Kadis baru, masih mempelajarinya,"kata Muhammad.

Terpisah, Ketua Umum DPP AKKSI Syakirman saat dihubungi riauhot menegaskan, pihaknya telah mengajukan banding atas kegagalan tuntutan di PN Pekanbaru. Sehingga, ia menyatakan sangat ironi jika jembatan itu masih dilanjutkan tanpa status hukum yang jelas.

"AKKSI telah mengajukan gugatan banding atas perkara jembatan Siak III itu. Karena pada sidang gugatan pertama, tuntutan kami telah dinyatakan ditolak oleh hakim. Kini masih menunggu panggilan sidang banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru,"tutur Syakirman.(Riauhot/*18)
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu

Jembatan Penghubung Kantor Gubernur Ditolak Dewan

Pekanbaru - Adanya wacana Gubernur Riau Annas Maamun untuk membuat jembatan penghubung Kantor Gubernur ke Kantor Pustaka Soeman HS, mendapat tanggapan dari
Zukri Misran agggota Komisi C, DPRD Riau dari Fraksi PDI-P. Hal itu diungkap dalam hearing dengan Dinas Pekerjaan Provinsi (PU) Riau.

"Prinsip anggaran itu ada sifatnya yang prioritas. Jika dilihat rencana pembangunan yang ditangani oleh Dinas PU, kita lebih menilai dan memberi apresiasi terhadap rencana pembangunan jembatan flyover di perempatan SKA Pekanbaru, dibanding wacana pembangunan jembatan penghubung di kantor gubernur,"kata Zukri, saat hearing dengan Dinas PU, Senin 21/4/2014.

Untuk itu, Zukri melalui hearing meminta agar Dinas PU menyampaikan kepada Gubernur Riau supaya mempertimbangkan lagi rencana untuk membangun jembatan penghubung kantor Gubernur Riau dengan Pustaka Wilayah Soeman HS tersebut.

Menurutnya, Dinas PU harus mampu meyakinkan Gubernur Riau agar mengutamakan pembangunan yang lebih berdampak terhadap kepentingan masyarakat secara langsung seperti jembatan flyover.

"Hendaknya pembangunan itu kesannya jangan dipaksakan. Karena pembangunan jembatan flyover SKA masih lebih penting dibanding jembatan penghubung kantor Gubernur ke kantor pustaka wilayah,"kata Zukri.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Dinas PU Riau Muhammad mengatakan akan mencoba menyampaikan saran anggota dewan tersebut.

"Kita telah catat saran dari anggota komisi C Pak Zukri Misran, kita coba untuk bicarakan kepada Pak Gubernur. Jembatan pengubung kantor Gubernur itu masih wacana, sementara jembatan flyover sudah ada DED nya sama Dinas PU,"kata Muhammad.

Sementara, Ketua Komisi C Azis Zaenal mengatakan, semua yang telah ada anggarannya dalam APBD Riau diminta segera dilakukan oleh Dinas PU.

"Komisi C prinsipnya hearing dengan Dinas PU untuk mengefaluasi dan memberikan masukan agar program pembangunan segera dilakukan oleh Dinas PU. Apa yang telah disahkan dalam anggaran, sebaiknya segera dilakukan, dimulai lelang atau dilanjutkan pembangunannya bagi proyek yang sedang berjalan,"kata Azis.

Soal keraguan sejumlah Dinas terkait anggaran, apalagi Dinas PU yang banyak mengerjakan infrastruktur, menurut Azis tidak lagi jadi kendala.

"Saya sendiri sudah berbincang-bincang dengan bapak Gubernur, pada prinsipnya beliau menegaskan agar semua program fisik yang telah ada dalam anggaran segera dilakukan,"tutur Azis.(Riauhot/*18)
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu

Suara Caleg Diketahui Lewat Pleno KPU Pekanbaru Besok

Pekanbaru - KPU Pekanbaru mengadakan pleno rekapitulasi suara Caleg Pemilu 2014 pada Minggu 20/4/2014, besok. Pleno menyusul laporan rakapitulasi suara dari kecamatan se kota Pekanbaru yang telah masuk ke KPU Pekanbaru.

Hingga sore tadi, masih tersisa dua kecamatan yang belum melaporkan ke KPU Pekanbaru, yakni Kecamatan Marpoyan Damai dan Bukit Raya. Namun, KPU Pekanbaru meyakini rekap suara dari kecamatan itu akan rampung jelang pleno KPU Pekanbaru besok pagi.

"Kita adakan pleno besok di hotel Ratu Mayang Garden. Karena dari 12 kecamatan, hanya tinggal dua kecamatan yang masih ditunggu. Mereka sudah tahap akhir penghitungan dan juga pleno rekapitulasi suara malam ini,"kata anggota KPU Pekanbaru, Arwin ke Riauhot, Sabtu 19/4/2014.

Dengan telah rampungnya rekapitulasi suara dari kecamatan, kata Arwin, maka KPU Pekanbaru telah menetapkan jadwal pleno rekapitulasi suara Caleg Pemilu 2014 Dapil Pekanbaru.

Pleno rekapitulasi suara oleh KPU Kota Pekanbaru di hotel Ratu Mayang Garden itu merupakan pleno terbuka untuk umum dan mengundang saksi Parpol dan saksi DPD peserta Pemilu.

"Kita telah undang Saksi Parpol dan DPD untuk hadir pada pleno besok. Pleno terbuka itu juga mengundang pihak terkait lainnya, media dan juga para perwakilan Parpol dan Caleg,"tutup Arwin.(Riauhot/*18)
Dikirim melalui BlackBerry® dari 3 – Jaringan GSM-Mu
 

Ingat 9 April 2014

Ingat 9 April 2014
DPRD Riau
Modified By Arif
Copyright © 2014. RIAUHOT.COM - All Rights Reserved
Redaksi
Publisher by Riauhot.com \